fixberita.com–DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024, Senin (14/4/2025).Rapat paripurna ini merupakan tindaklanjut dari penyampaian LKPJ Pemko Pekanbaru tahun 2024 oleh Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar pada 24 Maret 2025 lalu.
Sidang paripurna dipimipin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE MM didampingi Wakil Ketua lainnya M Dikky Suryadi Khusaini. Sementara, Pj Sekdako Pekanbaru Zulhelmi Arifin turut hadir mewakili Walikota Pekanbaru.
Delapan Fraksi DPRD Pekanbaru secara bergantian melalui juru bicaranya menyampaikan pandangan umumnya terhadap LKPJ Pemko Pekanbaru tahun 2024.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Pekanbaru memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.
Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Gerindra, Rizky Bagus Oka, menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi.
"Kami dari Fraksi Gerindra menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Program-program yang dilaporkan dalam LKPJ harus menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal," kata Bagus Oka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Provinsi Riau pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 3,46 persen (year-on-year) . Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di Pekanbaru hingga 24 Desember 2024 mencapai Rp816 miliar atau 95,83% dari target APBD, tumbuh 5,22% dibandingkan tahun sebelumnya .
"Meskipun ada pertumbuhan, kami melihat bahwa peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam sektor ekonomi masyarakat. Pemerintah kota perlu lebih fokus pada program-program yang langsung menyentuh pelaku usaha kecil, menengah, dan sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi Pekanbaru," tambahnya.
Bagus Oka juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai faktor penentu daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa inflasi di Pekanbaru menjelang akhir tahun 2024 terkendali pada angka 0,90 persen (year-on-year), yang berada di bawah margin yang ditetapkan sebesar 2,5 persen.
"Pengendalian inflasi yang baik harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor produktif. Kami mendorong pemerintah kota untuk memperkuat program-program yang mendukung UMKM, pertanian perkotaan, dan sektor jasa yang dapat menyerap tenaga kerja lokal," tegasnya.
Fraksi Gerindra akan terus mengawal dan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah kota, dengan harapan bahwa setiap program dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pekanbaru. (rls)