fixberita.com–Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Rizky Bagus Oka menyatakan bahwa persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus dipandang secara utuh dan menyeluruh. Hal ini menyikapi keluhan masyarakat terkait aktivitas PKL di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ujung, tepatnya di sekitar kawasan Parit Belanda.
Trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki kini berubah fungsi menjadi lapak jualan, bahkan hingga memakan badan jalan.
"PKL bukan hanya soal menempati trotoar atau bahu jalan, tapi soal ruang hidup ekonomi rakyat kecil. Namun demikian, mereka juga tidak bisa serta merta mengabaikan hak pejalan kaki dan pengendara. Di sinilah pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai penertiban, tapi sebagai fasilitator solusi," kata Bagus Oka, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, keberadaan PKL merupakan realitas ekonomi yang muncul dari keterbatasan akses terhadap ruang usaha formal, rendahnya daya beli, dan tingginya permintaan dari masyarakat akan barang dan jasa murah, cepat, dan dekat. Namun, keberadaannya harus tetap menghormati ketertiban kota.
Tantangan Pemerintah : Antara Kebutuhan dan KetertibanRizky Bagus Oka yang juga Ketua Kadin Kota Pekanbaru ini menekankan bahwa situasi ini adalah dilema klasik perkotaan. Di satu sisi, PKL adalah denyut ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan konsumsi. Namun di sisi lain, mereka kerap dianggap mengganggu ketertiban, menurunkan estetika kota, hingga memicu kemacetan lalu lintas.
"Tidak bisa kita hanya melihat dari sisi estetika atau lalu lintas saja. Kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaan dan ekonomi. Maka solusinya tidak cukup hanya dengan operasi penertiban, tapi kita butuh penataan berbasis dialog dan data," ujarnya.
Tawarkan Solusi Jangka Pendek & Panjang
Sebagai Anggota Komisi II DPRD yang fokus membidangi ekonomi dan UMKM, Rizky Bagus Oka mengusulkan beberapa langkah strategis terhadap menjamurnya PKL yang berjualan di bahu jalan.
Pertama, jangka pendeknya adalah dengan identifikasi zona merah dan zona toleransi bagi PKL,relokasi sementara dengan fasilitas pendukung minimal (atap, air, listrik), dialog bersama PKL, bukan pendekatan sepihak, serta sosialisasi aturan dengan pendekatan humanis, bukan represif.
Kedua, jangka menengah-panjang antara lain seperti penyediaan sentra kuliner dan pasar rakyat modern yang terjangkau, digitalisasi usaha kecil untuk mendorong mobilitas tanpa mengandalkan ruang fisik sempit.
Kemudian,pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan legalitas, hingga kemitraan PKL dengan koperasi dan BUMD untuk pengelolaan zona usaha secara mandiri dan profesional.
Pesan untuk Pemerintah & PKL
Rizky Bagus Oka menegaskan bahwa penanganan PKL harus adil bagi semua pihak. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya tegas kepada rakyat kecil, tapi juga adil dan konsisten terhadap pelaku usaha besar yang melanggar aturan tata kota.
"Jangan sampai rakyat kecil selalu jadi sasaran. Kita perlu penataan, bukan penggusuran. Kita perlu kehadiran negara, bukan sekadar tindakan dadakan," tegasnya.
Kepada para PKL, Politisi Gerindra ini juga menyampaikan bahwa tanggung jawab untuk tertib dan menjaga kebersihan adalah bagian dari syarat mutlak agar usaha mereka bisa diterima oleh masyarakat luas.
"PKL juga harus menyadari bahwa kota ini milik bersama. Jangan sampai usaha yang diniatkan untuk menghidupi keluarga justru mengganggu hak orang lain di ruang publik. Tertib, bersih, dan mau diatur itu modal utama naik kelas," tutup Rizky Bagus Oka.